MAKASSAR, NOTIZIA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan, perlunya penguatan integritas birokrasi dengan pengawasan ketat terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dan Tindak Lanjut SPI 2024 di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Kamis (28/8/2025).

Rapat Koordinasi Evaluasi SPI bersama tim KPK RI turut dihadiri langsung Bappenas RI, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Sekretariat Daerah Kota Makassar, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan camat se-Kota Makassar.

Dalam arahannya, Wali Kota Munafri menyampaikan, pentingnya upaya nyata untuk memastikan uang negara dikelola secara transparan dan tepat sasaran.

Ia menekankan, perlunya langkah preventif dengan menempatkan personel Inspektorat di setiap SKPD.

Menurutnya, langkah ini akan memperkuat fungsi pengawasan sejak awal dan memudahkan proses rekonsiliasi data, karena seluruh laporan kegiatan sudah tercatat secara berkala di level SKPD.

“Saya bilang ke teman-teman Inspektorat bahwa saya mau menempatkan di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah), ada satu orang-orang Inspektorat yang akan mengaudit secara berkala,” ujar Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin.

Wali kota juga menyoroti pola belanja di SKPD yang kerap tidak seimbang.

Menurutnya, adanya kecenderungan membesarkan kegiatan dengan melibatkan vendor atau penyedia jasa secara berlebihan, meski anggaran belanja kecil.

Praktik ini, membuka celah terjadinya kongkalikong yang ujungnya hanya berbagi keuntungan tanpa memberi relevansi pada kinerja SKPD.

Oleh karena itu, dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Appi meminta agar standar kualitas pekerjaan ditempatkan sebagai prioritas utama.

Ia menegaskan, rekanan yang dipilih harus benar-benar mampu menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas, sehingga hasil belanja pemerintah tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Di PBJ ini saya selalu menyampaikan bahwa standarisasi pekerjaan dan rekanan ini harus benar-benar dalam posisi yang berkualitas. Supaya kita juga menghasilkan hasil dari transaksi yang dilakukan itu yang benar-benar berkualitas baik,” tegasnya.

Appi juga mengingatkan, agar pejabat tidak mudah membuat komitmen di luar pekerjaan resmi.

Menurutnya, komitmen yang tidak jelas sering kali menjadi penghambat jalannya program, karena belum memiliki kepastian hukum maupun anggaran.

“Ini yang menurut saya akan mengganggu kita di dalam proses melaksanakan kegiatan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Appi juga menekankan, gaya hidup pejabat juga menjadi bagian dari integritas.

Ia menilai, sikap hidup berlebih-lebihan, termasuk dalam penampilan, bisa memberi dampak buruk karena ditiru oleh bawahan.

Bahkan, ia sempat menyinggung perlunya kesederhanaan dalam hal kecil, seperti seragam sepatu agar tidak menimbulkan kesan berkompetisi dalam gaya hidup.

Terakhir, Appi menyampaikan harapannya, agar pelaksanaan SPI menjadi momentum untuk memperkuat integritas birokrasi Kota Makassar.

“Saya berharap apa yang dilakukan sebagai survei penilaian integritas ini menjadi hal yang sangat penting bahwa kita ada di dalam kerjaan ini pekerjaan ini ini benar-benar mengelola dan menyelamatkan uang negara yang akan disampaikan kembali kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban,” tegasnya